Hamzah Gurnita Desak APH Audit RSUD Palabuhanratu, Pasien Keluhkan Harus Beli Obat di Luar

- Admin

Sabtu, 10 Mei 2025 - 15:20 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
Traktir Kopi

Ketua Komisi II DPRD Sukabumi desak audit RSUD Palabuhanratu buntut banyaknya keluhan masyarakat. | Istimewa

Ketua Komisi II DPRD Sukabumi desak audit RSUD Palabuhanratu buntut banyaknya keluhan masyarakat. | Istimewa

FORUM SUKABUMI — Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, menyoroti permasalahan serius dalam layanan kesehatan, khususnya di RSUD Palabuhanratu, saat melakukan kegiatan reses di Desa Kertajaya dan Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Jumat (9/5).

Dalam pertemuan yang dihadiri masyarakat setempat, Hamzah menerima banyak keluhan terkait buruknya pelayanan rumah sakit milik daerah tersebut.

Ia menyebut, hampir setiap kali melakukan reses, aduan soal RSUD Palabuhanratu selalu muncul.

“Pelayanan di RSUD Palabuhanratu menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Ini harus segera diperbaiki. Alhamdulillah, Bupati dan Wakil Bupati juga sudah memberi perhatian khusus terhadap persoalan ini,” tegasnya.

Hamzah juga menyinggung masalah ketersediaan obat di RSUD. Ia mengatakan, banyak pasien mengaku harus menebus obat di luar rumah sakit karena tidak tersedia di instalasi farmasi rumah sakit.

“Ini masalah besar. Pasien rawat inap seharusnya tidak dibebani mencari obat keluar. Saya minta aparat penegak hukum segera audit RSUD Palabuhanratu. Bisa jadi rumah sakit punya utang kepada suplier obat, sehingga pengiriman obat terhenti,” katanya.

Lebih jauh, Hamzah juga tidak menutup kemungkinan adanya permainan oknum yang memperburuk keadaan. Ia menyoroti perbedaan harga signifikan antara harga suplier dengan harga di apotek luar.

“Kalau harga dari suplier hanya Rp10 ribu tapi di luar bisa dua kali lipat, ini patut dicurigai. Kalau ada oknum yang bermain dan mempersulit masyarakat, harus kita bongkar dan lawan,” tandasnya.***

Berita Terkait

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Kabupaten Sukabumi Siap Disahkan Menjadi Perda
Kepengurusan Baru KORMI Dikukuhkan, DPRD Titip Harapan Besar untuk Olahraga Masyarakat
DPRD Kabupaten Sukabumi Dukung Syukuran Nelayan Desa Ciwaru ke-69 Tahun 2026
Ketua DPRD Sukabumi Pastikan Aspirasi HMI Dikawal hingga Pemerintah Pusat
DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Hasil Reses, KUA-PPAS 2027, hingga Perubahan Alat Kelengkapan Dewan
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Junajah Jajah Nurdiansyah Resmi Bertugas di Komisi I
Paripurna DPRD, Pemkab Sukabumi Sampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi terkait Raperda APBD 2025
F-PKB DPRD Sukabumi: Opini WTP Harus Berbanding Lurus dengan Kesejahteraan Masyarakat

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Selasa, 28 Juli 2026 - 17:22 WIB

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Kabupaten Sukabumi Siap Disahkan Menjadi Perda

Senin, 20 Juli 2026 - 15:59 WIB

Kepengurusan Baru KORMI Dikukuhkan, DPRD Titip Harapan Besar untuk Olahraga Masyarakat

Jumat, 17 Juli 2026 - 16:02 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Dukung Syukuran Nelayan Desa Ciwaru ke-69 Tahun 2026

Senin, 13 Juli 2026 - 16:53 WIB

Ketua DPRD Sukabumi Pastikan Aspirasi HMI Dikawal hingga Pemerintah Pusat

Kamis, 9 Juli 2026 - 17:20 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Hasil Reses, KUA-PPAS 2027, hingga Perubahan Alat Kelengkapan Dewan

Berita Terbaru