Hamzah Gurnita Desak APH Audit RSUD Palabuhanratu, Pasien Keluhkan Harus Beli Obat di Luar

- Admin

Sabtu, 10 Mei 2025 - 15:20 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

☕ Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
Traktir Kopi

Ketua Komisi II DPRD Sukabumi desak audit RSUD Palabuhanratu buntut banyaknya keluhan masyarakat. | Istimewa

Ketua Komisi II DPRD Sukabumi desak audit RSUD Palabuhanratu buntut banyaknya keluhan masyarakat. | Istimewa

FORUM SUKABUMI — Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, menyoroti permasalahan serius dalam layanan kesehatan, khususnya di RSUD Palabuhanratu, saat melakukan kegiatan reses di Desa Kertajaya dan Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Jumat (9/5).

Dalam pertemuan yang dihadiri masyarakat setempat, Hamzah menerima banyak keluhan terkait buruknya pelayanan rumah sakit milik daerah tersebut.

Ia menyebut, hampir setiap kali melakukan reses, aduan soal RSUD Palabuhanratu selalu muncul.

“Pelayanan di RSUD Palabuhanratu menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Ini harus segera diperbaiki. Alhamdulillah, Bupati dan Wakil Bupati juga sudah memberi perhatian khusus terhadap persoalan ini,” tegasnya.

Hamzah juga menyinggung masalah ketersediaan obat di RSUD. Ia mengatakan, banyak pasien mengaku harus menebus obat di luar rumah sakit karena tidak tersedia di instalasi farmasi rumah sakit.

“Ini masalah besar. Pasien rawat inap seharusnya tidak dibebani mencari obat keluar. Saya minta aparat penegak hukum segera audit RSUD Palabuhanratu. Bisa jadi rumah sakit punya utang kepada suplier obat, sehingga pengiriman obat terhenti,” katanya.

Lebih jauh, Hamzah juga tidak menutup kemungkinan adanya permainan oknum yang memperburuk keadaan. Ia menyoroti perbedaan harga signifikan antara harga suplier dengan harga di apotek luar.

“Kalau harga dari suplier hanya Rp10 ribu tapi di luar bisa dua kali lipat, ini patut dicurigai. Kalau ada oknum yang bermain dan mempersulit masyarakat, harus kita bongkar dan lawan,” tandasnya.***

Berita Terkait

DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Perubahan SOTK, Penguatan Urusan Pertanahan Jadi Sorotan
DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Perubahan Susunan Perangkat Daerah, Tujuh Fraksi Sampaikan Pandangan
KDM Sebut Warga Bisa Berobat Gratis Tanpa BPJS, DPRD Sukabumi Soroti Juknis Rumah Sakit
DPRD Kabupaten Sukabumi Setujui Raperda APBD 2027 dan Penyempurnaan Perubahan APBD 2026
Dana Bagi Hasil Provinsi Turun Rp7,4 Miliar, DPRD Sukabumi Dorong Anggaran Fokus pada Kebutuhan Warga
Budi Azhar Minta Gubernur Jabar Segera Terbitkan Juklak Layanan Rumah Sakit Tanpa BPJS
Budi Azhar Minta Gubernur Segera Terbitkan Juklak Layanan Rumah Sakit Tanpa BPJS
Hadiri Jampang Ngabhuana 3, Ketua DPRD Sukabumi Apresiasi Pelestarian Budaya Lokal

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:52 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Perubahan SOTK, Penguatan Urusan Pertanahan Jadi Sorotan

Rabu, 14 Oktober 2026 - 19:48 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Perubahan Susunan Perangkat Daerah, Tujuh Fraksi Sampaikan Pandangan

Rabu, 14 Oktober 2026 - 16:20 WIB

KDM Sebut Warga Bisa Berobat Gratis Tanpa BPJS, DPRD Sukabumi Soroti Juknis Rumah Sakit

Selasa, 13 Oktober 2026 - 16:38 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Setujui Raperda APBD 2027 dan Penyempurnaan Perubahan APBD 2026

Selasa, 13 Oktober 2026 - 16:23 WIB

Dana Bagi Hasil Provinsi Turun Rp7,4 Miliar, DPRD Sukabumi Dorong Anggaran Fokus pada Kebutuhan Warga

Berita Terbaru