FORUM SUKABUMI – Upaya menciptakan lingkungan legislatif yang bersih dari penyalahgunaan narkoba mendapat dukungan dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sukabumi. Tes urine yang melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sukabumi dinilai menjadi langkah nyata untuk memastikan pemberantasan narkoba dimulai dari lingkungan pemerintahan sendiri.
Kegiatan pemeriksaan tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi bekerja sama dengan BNN Kabupaten Sukabumi di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026).
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hamzah Gurnita, menyambut positif pelaksanaan tes urine tersebut. Menurutnya, upaya memerangi narkoba tidak cukup hanya dilakukan melalui imbauan kepada masyarakat maupun penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan.
Ia menilai seluruh unsur pemerintahan harus memberikan keteladanan dengan memastikan lingkungan kerjanya terbebas dari penyalahgunaan zat terlarang.
“Ini langkah positif dan patut didukung. Pemberantasan narkoba harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat, termasuk di lembaga DPRD. Kami ingin memastikan lembaga legislatif menjadi bagian dari solusi, bukan justru menjadi celah bagi penyalahgunaan narkoba,” ujar Hamzah.
Dukungan serupa disampaikan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan, Junajah Jajah Nurdiansyah. Ia menilai pemeriksaan urine tersebut merupakan bagian penting dalam memperkuat komitmen bersama untuk mencegah penyalahgunaan narkotika.
Menurut Junajah, langkah tersebut juga berkaitan dengan tanggung jawab moral para wakil rakyat dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Sebagai penyelenggara pemerintahan, anggota legislatif dituntut memberikan contoh nyata dalam menjauhi narkoba.
“Tes urine ini merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab moral. Sebagai wakil rakyat, kita harus memberikan contoh yang baik. Jangan sampai kita mengajak masyarakat menjauhi narkoba, tetapi lingkungan sendiri tidak menunjukkan komitmen yang sama,” kata Junajah.
Keduanya berpandangan bahwa ancaman narkoba bukan sekadar persoalan individu. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika dapat berdampak luas terhadap kualitas sumber daya manusia hingga mengganggu stabilitas sosial di Kabupaten Sukabumi.
Dalam konteks tersebut, keterlibatan BNN Kabupaten Sukabumi dianggap memiliki peran strategis, terutama dalam memperkuat pencegahan melalui pemeriksaan, edukasi, serta pengawasan terhadap bahaya narkotika.
Hamzah dan Junajah berharap kegiatan tes urine tidak hanya menjadi agenda seremonial atau pemeriksaan sesaat. Mereka mendorong agar pemeriksaan berkala dan edukasi antinarkoba terus dilakukan sebagai bagian dari upaya membangun budaya integritas di lingkungan DPRD Kabupaten Sukabumi.
Keduanya menegaskan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan keteladanan dan tindakan nyata dari seluruh elemen, termasuk lembaga pemerintahan. Lingkungan legislatif yang bersih dari narkoba diharapkan dapat menjadi salah satu fondasi dalam memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendukung terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang bebas dari ancaman narkotika.***








Komentar