FORUM SUKABUMI – Aktivitas pembangunan lahan dengan metode cut and fill milik PT Cosmo Technology di kawasan atas permukiman warga Kampung Ciangsana, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, menjadi sorotan DPRD. Pasalnya, banjir lumpur yang berulang kali menerjang SDN Cimanggu hingga menyebabkan kerusakan fasilitas sekolah dan jalan kabupaten diduga berkaitan dengan buruknya tata kelola drainase di kawasan pembangunan tersebut.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Saepul Rahman, mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pembangunan tersebut. Ia menilai persoalan ini tidak boleh hanya dipandang sebagai bencana alam, tetapi juga perlu ditelusuri dari sisi kepatuhan perizinan dan pengelolaan lingkungan.
Politisi Fraksi PKB yang merupakan putra daerah Cikembar itu mempertanyakan pelaksanaan pekerjaan cut and fill yang diduga telah berlangsung secara masif, sementara dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) perusahaan disebut masih dalam tahap penyusunan kerangka acuan.
”Seharusnya sebelum kegiatan cut and fill dilaksanakan, izin atau dokumennya diselesaikan dulu dan dilakukan kajian serta analisis,” ujar Rahman saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).
Ia juga mempertanyakan bagaimana kegiatan pembukaan dan penataan lahan dalam skala luas dapat berjalan ketika proses penyelesaian dokumen lingkungan belum tuntas.
”Kalau Amdal-nya belum selesai, kerangka acuannya saja masih disusun, bagaimana bisa pekerjaan cut and fill seluas itu sudah berjalan?” sambungnya.
Sorotan tersebut semakin menguat setelah adanya temuan awal dari Dinas Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat terkait penyebab banjir lumpur yang menerjang kawasan permukiman dan SDN Cimanggu.
Berdasarkan temuan awal tersebut, banjir yang membawa material lumpur diduga bukan berasal dari luapan sungai. Persoalan justru mengarah pada sistem drainase di kawasan perusahaan yang dinilai belum mampu menampung debit air hujan.
Tiga aliran air yang seharusnya didistribusikan melalui saluran berbeda disebut justru diarahkan menuju satu titik gorong-gorong berukuran relatif kecil. Kondisi tersebut diduga menyebabkan kapasitas saluran tidak mampu menampung volume air saat hujan deras, sehingga air meluap bersama material lumpur menuju permukiman warga dan lingkungan sekolah.
Dampaknya, SDN Cimanggu kembali mengalami kerusakan akibat banjir lumpur. Padahal, sekolah tersebut baru saja menjalani revitalisasi menggunakan anggaran negara sebesar Rp137.940.471.
Revitalisasi itu mencakup lima ruang kelas dan tujuh toilet. Namun, fasilitas yang baru dibenahi tersebut kembali terdampak banjir bandang susulan. Tidak hanya lingkungan sekolah, akses jalan kabupaten yang menjadi jalur penting aktivitas masyarakat juga mengalami kerusakan.
Melihat kondisi tersebut, Saepul Rahman memastikan persoalan banjir lumpur Cikembar akan dibawa ke ranah legislatif. Ia berencana berkoordinasi dengan Komisi I dan Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi untuk mengawal persoalan perizinan, investasi, serta dampak lingkungan dari aktivitas pembangunan tersebut.
Rahman juga meminta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), segera melakukan pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh.
Ia mendesak agar aktivitas cut and fill dihentikan sementara sampai seluruh persyaratan perizinan, dokumen Amdal, dan kajian teknis sistem drainase dipenuhi serta dinyatakan layak oleh instansi berwenang.
”Jangan sampai terulang lagi. Sekolah sudah tiga kali kebanjiran dan jalan kabupaten rusak. Persoalan ini harus menjadi perhatian serius,” pungkasnya.
Rahman berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar bencana serupa tidak kembali terjadi. Menurutnya, keberlangsungan investasi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat, terutama anak-anak yang menempuh pendidikan di SDN Cimanggu.***








Komentar