Optimalisasi Pembangunan Daerah, DPRD Kabupaten Sukabumi Sosialisasikan SIPD untuk Pokir

- Admin

Kamis, 23 Januari 2025 - 20:02 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
Traktir Kopi

DPRD Kabupaten Sukabumi dorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan melalui sosialisasi penginputan Pokir ke dalam SIPD. | Istimewa

DPRD Kabupaten Sukabumi dorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan melalui sosialisasi penginputan Pokir ke dalam SIPD. | Istimewa

Forumsukabumi.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menggelar sosialisasi penginputan usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kegiatan berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Sukabumi pada Kamis (23/1/2025).

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, membuka acara tersebut didampingi Ketua Bappelitbangda, Aep Majmudin. Turut hadir para anggota DPRD serta staf operator yang bertugas melakukan penginputan Pokir ke dalam SIPD.

Dalam sambutannya, Budi Azhar Mutawali menekankan bahwa Pokir DPRD merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

“Kabupaten Sukabumi memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif. Dengan perencanaan berbasis data yang matang dan partisipatif, potensi ini dapat dimaksimalkan demi kesejahteraan masyarakat,” ungkap politisi Golkar tersebut.

Ia juga menjelaskan bahwa SIPD, sebagai platform digital yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri, dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas perencanaan daerah.

“SIPD mempermudah sinkronisasi antara aspirasi masyarakat dan program prioritas pemerintah daerah, mencegah tumpang tindih program, dan memastikan anggaran dialokasikan secara tepat guna,” paparnya.

Budi Azhar Mutawali menegaskan pentingnya pemahaman teknis penginputan Pokir dalam SIPD bagi seluruh peserta. Ia mengimbau anggota DPRD agar aktif memastikan setiap aspirasi masyarakat terakomodasi dalam sistem tersebut.

“Saya mendorong agar semua anggota DPRD memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat diimplementasikan secara progresif dan berdampak nyata melalui sistem ini,” tutupnya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mendukung tata kelola pemerintahan berbasis teknologi, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih transparan, inklusif, dan berkelanjutan.***

Berita Terkait

Tak Sekadar Perayaan, Bupati Sukabumi Ingin Hari Nelayan Minajaya Jadi Titik Balik Ekonomi Pesisir
Sekda Sukabumi Minta Komite Ekonomi Kreatif Aktif di HJKS ke-156 untuk Dorong Ekonomi Kreatif
Syukuran Hari Nelayan Ke-69 Ciwaru Jadi Ajang Pelestarian Budaya Dan Penguatan Pariwisata
Bupati Sukabumi minta APSI jadi motor penggerak peningkatan kualitas pembelajaran
DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Hasil Reses, KUA-PPAS 2027, hingga Perubahan Alat Kelengkapan Dewan
Pemkab Sukabumi Petakan Strategi Percepatan Target UHC Bersama Tim Percepatan Jabar
Wabup Sukabumi Hadiri Puncak Seren Taun Kasepuhan Girijaya, Tegaskan Komitmen Lestarikan Budaya Adat
Bupati Sukabumi Hadiri Seren Taun ke-447 Kasepuhan Sinaresmi, Tegaskan Tradisi Sarat Nilai Luhur

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 23 Juli 2026 - 18:29 WIB

Tak Sekadar Perayaan, Bupati Sukabumi Ingin Hari Nelayan Minajaya Jadi Titik Balik Ekonomi Pesisir

Rabu, 22 Juli 2026 - 17:15 WIB

Sekda Sukabumi Minta Komite Ekonomi Kreatif Aktif di HJKS ke-156 untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 17 Juli 2026 - 19:24 WIB

Syukuran Hari Nelayan Ke-69 Ciwaru Jadi Ajang Pelestarian Budaya Dan Penguatan Pariwisata

Selasa, 14 Juli 2026 - 18:24 WIB

Bupati Sukabumi minta APSI jadi motor penggerak peningkatan kualitas pembelajaran

Kamis, 9 Juli 2026 - 17:20 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Hasil Reses, KUA-PPAS 2027, hingga Perubahan Alat Kelengkapan Dewan

Berita Terbaru