Investasi Terancam! Peternakan Tanpa Izin dan Kemacetan Industri Jadi Sorotan di Sukabumi

- Admin

Jumat, 16 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemkab Sukabumi bahas solusi kemacetan industri dan perizinan peternakan dalam rapat Satgas Investasi. | Fb/Pemerintah Kabupaten Sukabumi

i

Pemkab Sukabumi bahas solusi kemacetan industri dan perizinan peternakan dalam rapat Satgas Investasi. | Fb/Pemerintah Kabupaten Sukabumi

FORUM SUKABUMI — Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Rapat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi dan Kemudahan Berusaha di Aula DPMPTSP Palabuhanratu, Jumat (16/5).

Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, pejabat teknis, pelaku usaha, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait.

Dalam rapat tersebut, dua isu strategis menjadi perhatian utama, yaitu kemacetan di kawasan industri dan penataan sektor peternakan. Wakil Bupati H. Andreas menegaskan perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk menciptakan iklim investasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

“Kemacetan akibat aktivitas industri harus ditangani serius. Pemerintah siap memfasilitasi penataan kawasan industri agar tidak menimbulkan dampak sosial,” ujar H. Andreas.

Ia mendorong perusahaan melakukan langkah awal seperti perluasan lahan parkir dan penataan pedagang kaki lima (PKL) demi keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kenyamanan masyarakat.

Wabup juga berharap forum ini menghasilkan ide-ide solutif yang dapat mendorong kemajuan Kabupaten Sukabumi.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar, mengungkapkan bahwa pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Sukabumi dalam menyelesaikan berbagai kendala di lapangan.

Berdasarkan hasil pemetaan, lima kecamatan menjadi titik rawan kemacetan karena tingginya aktivitas usaha, yaitu Cibadak, Parungkuda, Cicurug, Sukalarang, dan Cikembar.

Ali menyampaikan, Satgas telah menyusun berbagai rekomendasi strategis seperti pelebaran jalan, penataan PKL, jalur alternatif, pembangunan pedestrian, hingga peningkatan pengawasan lapangan.

Di sektor peternakan, Pemkab juga menyoroti persoalan legalitas dan perizinan. Banyak perusahaan belum memenuhi persyaratan dokumen, termasuk analisis dampak lalu lintas (andalalin), serta belum memenuhi standar teknis.

“Pemerintah terus mengawal agar sektor peternakan tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga berkelanjutan secara teknis,” tutup Ali.***

Berita Terkait

Bupati Sukabumi Tinjau Samsat Cibadak, Apresiasi Kebijakan Gubernur Jabar Permudah Perpanjangan STNK
Diarpus Sukabumi Sosialisasikan Perlindungan Arsip, Tekankan Peran Strategis dalam Tata Kelola Pemerintahan
Bupati Sukabumi Dampingi Penasihat Khusus Presiden Resmikan Huntap Adaptif Bencana di Cisolok
Sekda Sukabumi: Pengajian MTA Jadi Kunci Tingkatkan Etos Kerja dan Layanan Publik
Wabup Sukabumi Dorong TPP P3MD Perkuat Kolaborasi untuk Optimalkan Pembangunan Desa
Sertijab Danyonif 310/KK, Wabup Sukabumi Tekankan Sinergi Jaga Stabilitas Keamanan
Bupati Sukabumi Lantik Pengurus FSKSS 2025–2030, Tegaskan Peran sebagai Mitra Strategis
Pemkab Sukabumi Gelar Aksi Korve di Jalur Wisata, DLH Tekankan Gotong Royong Jaga Lingkungan

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 17:25 WIB

Bupati Sukabumi Tinjau Samsat Cibadak, Apresiasi Kebijakan Gubernur Jabar Permudah Perpanjangan STNK

Kamis, 16 April 2026 - 17:47 WIB

Diarpus Sukabumi Sosialisasikan Perlindungan Arsip, Tekankan Peran Strategis dalam Tata Kelola Pemerintahan

Kamis, 16 April 2026 - 17:35 WIB

Bupati Sukabumi Dampingi Penasihat Khusus Presiden Resmikan Huntap Adaptif Bencana di Cisolok

Senin, 6 April 2026 - 18:51 WIB

Wabup Sukabumi Dorong TPP P3MD Perkuat Kolaborasi untuk Optimalkan Pembangunan Desa

Senin, 6 April 2026 - 15:28 WIB

Sertijab Danyonif 310/KK, Wabup Sukabumi Tekankan Sinergi Jaga Stabilitas Keamanan

Berita Terbaru

error: Content is protected !!