DPRD Sukabumi Desak BPN dan Bapenda Tuntaskan Sengketa Lahan di Desa Girimukti

- Admin

Sabtu, 22 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DPRD Sukabumi dorong penyelesaian sengketa lahan Girimukti dengan rekomendasi survei dan penelusuran pajak. | Istimewa

i

DPRD Sukabumi dorong penyelesaian sengketa lahan Girimukti dengan rekomendasi survei dan penelusuran pajak. | Istimewa

FORUM SUKABUMI – Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi merekomendasikan sejumlah langkah untuk menyelesaikan sengketa lahan di Desa Girimukti, Kecamatan Ciemas.

Sengketa lahan garapan ini sebelumnya telah diadukan masyarakat kepada DPRD dan kini ditindaklanjuti secara resmi.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Iwan Ridwan, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima surat pengaduan terkait kepemilikan tanah garapan yang menjadi objek sengketa.

Baca Juga :  Jawaban Bupati Sukabumi Soal Pajak Daerah Disambut Positif Fraksi DPRD, Bapemperda Ditugaskan Bahas Lanjutan Raperda

“Ini adalah tindak lanjut Komisi I setelah menerima surat pengaduan sengketa kepemilikan tanah garapan yang disampaikan kepada DPRD,” ujar Iwan Ridwan saat dikonfirmasi melalui aplikasi perpesanan, Sabtu (21/3/2025).

Sebagai langkah penyelesaian, DPRD merekomendasikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera melakukan survei lapangan guna mengklarifikasi lokasi lahan yang disengketakan.

Baca Juga :  DPRD Sukabumi Dukung Penghapusan Tunggakan Pajak Kendaraan di Jabar

Selain itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sukabumi juga diminta menelusuri dokumen penyetoran pajak terkait objek sengketa.

“Bapenda juga diminta untuk menelusuri Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), guna memastikan status pajak tanah yang dipermasalahkan,” lanjutnya.

Baca Juga :  DPRD dan Pemkab Sukabumi Hadiri Peluncuran IPKD MCP 2025 untuk Pencegahan Korupsi

Iwan Ridwan menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ini harus dilakukan secara adil dan transparan agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak.

“Permasalahan sengketa lahan ini bisa dimediasi secara baik, dan warga yang berhak bisa mendapatkan haknya,” tandasnya.***

Berita Terkait

Paripurna DPRD Sukabumi: Fraksi-Fraksi Desak Penajaman Arah Pembangunan dalam RPJMD Baru
Raih WTP ke-11, DPRD Sukabumi Apresiasi Kinerja Pemkab dalam Pengelolaan Keuangan
Isu Pungli hingga Jaminan Sosial, HMI Desak DPRD Awasi Ketenagakerjaan di PT. Paiho
Rapat Paripurna DPRD Fokuskan Pembentukan Dana Pilkada, Ini Rinciannya
DPRD Sukabumi Bahas Dana Cadangan Rp120 Miliar untuk Pilbup 2029
DPRD Kabupaten Sukabumi Dorong RPJMD 2025–2029 Pro Rakyat dan Berbasis Kolaborasi
Hamzah Gurnita Desak APH Audit RSUD Palabuhanratu, Pasien Keluhkan Harus Beli Obat di Luar
Reses di Simpenan, Ketua Komisi II DPRD Tegaskan Infrastruktur Jadi Prioritas Utama

Berita Terkait

Sabtu, 24 Mei 2025 - 20:11 WIB

Paripurna DPRD Sukabumi: Fraksi-Fraksi Desak Penajaman Arah Pembangunan dalam RPJMD Baru

Sabtu, 24 Mei 2025 - 20:08 WIB

Raih WTP ke-11, DPRD Sukabumi Apresiasi Kinerja Pemkab dalam Pengelolaan Keuangan

Senin, 19 Mei 2025 - 17:41 WIB

Isu Pungli hingga Jaminan Sosial, HMI Desak DPRD Awasi Ketenagakerjaan di PT. Paiho

Kamis, 15 Mei 2025 - 21:19 WIB

Rapat Paripurna DPRD Fokuskan Pembentukan Dana Pilkada, Ini Rinciannya

Kamis, 15 Mei 2025 - 21:17 WIB

DPRD Sukabumi Bahas Dana Cadangan Rp120 Miliar untuk Pilbup 2029

Berita Terbaru

error: Content is protected !!