Bahas Perubahan APBD 2025, Bupati Janji Genjot Infrastruktur dan Pendapatan Daerah

- Admin

Rabu, 6 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Sukabumi apresiasi pandangan fraksi DPRD dalam pembahasan APBD 2025 dan KUA-PPAS 2026. | Fb/Pemerintah Kabupaten Sukabumi

i

Bupati Sukabumi apresiasi pandangan fraksi DPRD dalam pembahasan APBD 2025 dan KUA-PPAS 2026. | Fb/Pemerintah Kabupaten Sukabumi

FORUM SUKABUMI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar rapat paripurna dengan dua agenda utama: tanggapan Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, serta penyampaian nota pengantar KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.

Rapat berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Sukabumi dan dihadiri langsung oleh Bupati H. Asep Japar, Wakil Bupati H. Andreas, Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman, jajaran Forkopimda, Forkopimcam, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati H. Asep Japar menyampaikan apresiasi terhadap pandangan dan masukan dari seluruh fraksi DPRD. Ia menyebut pandangan tersebut menjadi catatan penting untuk menyempurnakan Raperda Perubahan APBD 2025.

“Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) harus diwujudkan melalui teknologi informasi, pemanfaatan media sosial, serta pendataan potensi secara komprehensif,” jelasnya.

Bupati juga menyoroti peningkatan belanja daerah, khususnya belanja pegawai, yang mengalami kenaikan karena kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan penyetaraan tunjangan penghasilan dengan PNS.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya percepatan realisasi belanja modal untuk infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan, agar tidak bergeser ke tahun anggaran berikutnya.

Dalam bagian lain rapat, Bupati memaparkan nota pengantar KUA dan PPAS 2026. Ia menyampaikan bahwa dokumen ini disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Sukabumi 2026, serta selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

Fokus utama tahun 2026, menurutnya, mencakup pemenuhan belanja wajib mengikat, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan pelaksanaan program-program prioritas.

Namun, ia mengingatkan bahwa dokumen KUA-PPAS 2026 masih bersifat sementara, lantaran belum ditetapkannya rincian APBN dan informasi alokasi TKD dari pusat.

“Angka-angka yang tercantum masih mengacu pada realisasi sebelumnya dan KEM-PPKF 2026. Penyesuaian akan dilakukan setelah terbitnya dokumen resmi APBN,” pungkasnya.***

Berita Terkait

Disbudpora Sukabumi: Senam Massal Wujud Kebersamaan Warga di HUT RI dan HKJS
Disbudpora Sukabumi Data Penemuan Koin Kuno di Pantai Ujunggenteng
DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Paripurna ke-32, Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI
Disperkim Aspal Jalan Lingkungan di Sukatani, Warga Sambut Antusias
Pemkab dan DPRD Sukabumi Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo
Paripurna ke-31 DPRD Sukabumi sahkan APBD Perubahan 2025.
Disperkim Mulai Aspal Jalan Lingkungan di Kelurahan Cibadak
Atlet PPSI Sukabumi Raih Prestasi di FORNAS VIII, Yudi Mulyadi Beri Apresiasi

Berita Terkait

Sabtu, 16 Agustus 2025 - 22:35 WIB

Disbudpora Sukabumi: Senam Massal Wujud Kebersamaan Warga di HUT RI dan HKJS

Sabtu, 16 Agustus 2025 - 19:29 WIB

Disbudpora Sukabumi Data Penemuan Koin Kuno di Pantai Ujunggenteng

Jumat, 15 Agustus 2025 - 22:11 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Paripurna ke-32, Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI

Jumat, 15 Agustus 2025 - 19:19 WIB

Disperkim Aspal Jalan Lingkungan di Sukatani, Warga Sambut Antusias

Jumat, 15 Agustus 2025 - 17:46 WIB

Pemkab dan DPRD Sukabumi Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo

Berita Terbaru

Pemerintahan

Disbudpora Sukabumi Data Penemuan Koin Kuno di Pantai Ujunggenteng

Sabtu, 16 Agu 2025 - 19:29 WIB

Pemerintahan

Disperkim Aspal Jalan Lingkungan di Sukatani, Warga Sambut Antusias

Jumat, 15 Agu 2025 - 19:19 WIB

error: Content is protected !!