FORUM SUKABUMI – Percepatan pemulihan rumah warga terdampak bencana di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjadi perhatian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim). Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI agar rehabilitasi dan rekonstruksi hunian serta kawasan permukiman dapat berjalan lebih terarah sesuai kebutuhan masyarakat.
Langkah koordinasi itu dilakukan melalui pertemuan dengan Deputi Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi BNPB RI. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Sukabumi Andreas, Kepala Disperkim Kabupaten Sukabumi Sendi Apriadi, serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi Eki Radiana Rizki.
Kepala Disperkim Kabupaten Sukabumi, Sendi Apriadi, menilai penyelarasan program pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam penanganan pascabencana. Menurutnya, upaya pemulihan perlu mencakup kebutuhan tempat tinggal warga, kondisi lingkungan permukiman, hingga dukungan infrastruktur yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa dampak kerusakan akibat bencana tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik bangunan. Kerusakan rumah juga berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga, aktivitas sehari-hari, serta kemampuan masyarakat untuk kembali menjalani kehidupan secara normal.
Karena itu, koordinasi dengan BNPB diperlukan untuk mempertemukan kebutuhan di lapangan dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dapat didukung pemerintah pusat. Penyelarasan tersebut diharapkan membantu penanganan rumah dan kawasan permukiman terdampak berjalan sesuai perencanaan.
Sendi juga menekankan pentingnya pendataan kerusakan dan penentuan skala prioritas sebagai dasar pelaksanaan pemulihan. Langkah tersebut diperlukan agar program bantuan maupun pembangunan dapat disesuaikan dengan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
Selain pemulihan hunian, pertemuan tersebut menjadi sarana untuk menyelaraskan penanganan perumahan dan kawasan permukiman dengan agenda rehabilitasi serta rekonstruksi infrastruktur yang mengalami kerusakan.
Menurut Sendi, kerja sama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat diperlukan untuk membahas kebutuhan yang belum tertangani, dengan tetap memperhatikan kewenangan masing-masing pihak, persyaratan teknis, serta ketersediaan dukungan program.
Dalam pelaksanaannya, Disperkim Kabupaten Sukabumi bersama BPBD akan menjalankan peran sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Sinergi antarlembaga tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan prioritas penanganan berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan warga.
Disperkim menilai pemulihan pascabencana perlu dirancang secara terencana dan berkelanjutan. Selain memastikan rumah dapat kembali dihuni dengan aman, penanganan juga perlu memperhatikan kondisi kawasan permukiman agar masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih nyaman.
Tantangan selanjutnya adalah memastikan hasil koordinasi dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret. Pendataan, perencanaan, dan kesesuaian program perlu terus dikawal agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat masuk dalam proses penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap penguatan kolaborasi dengan pemerintah pusat dapat mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi secara bertahap. Melalui upaya tersebut, pemulihan rumah dan kawasan permukiman diharapkan berjalan lebih efektif sehingga masyarakat terdampak dapat kembali menempati hunian yang aman dan menjalankan aktivitas produktif.***
Komentar