FORUM SUKABUMI — Pemerintah Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya dalam memperkuat literasi informasi masyarakat melalui kolaborasi aktif dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
Hal ini disampaikan Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, dalam audiensi bersama KIM MyPalabuhanratu yang berlangsung di Pendopo Palabuhanratu, Selasa (17/6).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati memberikan apresiasi terhadap kontribusi KIM sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat, serta menampung aspirasi publik.
“Saya mengapresiasi KIM MyPalabuhanratu yang aktif menyebarluaskan informasi pembangunan dan menyerap suara masyarakat. Kolaborasi ini sangat membantu kami, dan akan terus dilanjutkan,” ujar Asep Japar.
Ia menegaskan pentingnya kehadiran KIM sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam menjangkau wilayah pelosok yang kerap luput dari perhatian langsung pemerintah.
“Melalui KIM, informasi yang kami peroleh menjadi lebih cepat, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati menyoroti urgensi peningkatan kualitas pelayanan publik di Palabuhanratu sebagai ibukota kabupaten, dengan menekankan pentingnya penguatan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.
“Saya ingin Palabuhanratu terus berkembang, terutama dari sisi pelayanan publik. Infrastruktur dan SDM harus menjadi prioritas bersama,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua KIM MyPalabuhanratu, Nurlela, menegaskan komitmen organisasinya dalam mendukung program-program prioritas daerah, termasuk 11 program unggulan Mubarokah yang diusung kepemimpinan Bupati Asep Japar dan Wakil Bupati H. Andreas.
“Kami siap menyosialisasikan program-program ini hingga ke pelosok. Kami harap KIM dapat dilibatkan dalam agenda sosialisasi pemerintah daerah,” ujar Nurlela.
Ia juga mendorong Pemkab Sukabumi untuk memfasilitasi pusat kegiatan KIM, sebagai upaya memberdayakan komunitas informasi secara lebih maksimal.
“KIM siap menjadi agen komunikasi untuk memperkuat keterbukaan informasi di berbagai sektor. Masyarakat berhak mendapat akses informasi yang benar dan terpercaya,” tambahnya.***
