DPRD Sukabumi Sidak Dua Perusahaan di Cicurug Diduga Beroperasi Tanpa Izin

- Admin

Rabu, 4 Maret 2026 - 18:30 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

☕ Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
Traktir Kopi

DPRD Sukabumi sidak dua perusahaan di Cicurug yang diduga belum memiliki izin lengkap.

DPRD Sukabumi sidak dua perusahaan di Cicurug yang diduga belum memiliki izin lengkap.

FORUM SUKABUMI — DPRD Kabupaten Sukabumi bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap dua perusahaan di Kecamatan Cicurug, Rabu (4/3/2026).

Sidak tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terkait dugaan adanya aktivitas usaha yang beroperasi tanpa mengantongi perizinan resmi.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Iwan Ridwan, mengatakan dua perusahaan yang menjadi objek pemeriksaan yakni PT Pong Codan Indonesia yang berlokasi di Desa Benda dan PT Kaya Karung Bersama di Desa Tenjoayu. Kedua perusahaan tersebut diketahui telah menjalankan kegiatan produksi.

“Dua perusahaan ini menjadi objek pemeriksaan setelah adanya laporan masyarakat mengenai dugaan aktivitas usaha yang belum memiliki izin lengkap,” ujar Iwan.

Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, kedua perusahaan tersebut belum dapat memperlihatkan dokumen perizinan yang lengkap dan sah meskipun aktivitas produksi telah berjalan.

Menurut Iwan, temuan tersebut berpotensi menjadi pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam skema perizinan berbasis risiko.

Ia menegaskan DPRD tidak akan menutup mata terhadap praktik usaha yang mengabaikan aturan administrasi. DPRD juga akan melakukan pendalaman lebih lanjut melalui DPMPTSP sebelum memberikan rekomendasi terkait sanksi.

“Usaha sudah berjalan, tetapi izin belum lengkap. Hal ini tidak bisa dianggap sepele. DPRD akan memastikan proses administrasi dan penegakan aturan berjalan sesuai ketentuan,” tegasnya.***

Berita Terkait

DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Perubahan SOTK, Penguatan Urusan Pertanahan Jadi Sorotan
DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Perubahan Susunan Perangkat Daerah, Tujuh Fraksi Sampaikan Pandangan
KDM Sebut Warga Bisa Berobat Gratis Tanpa BPJS, DPRD Sukabumi Soroti Juknis Rumah Sakit
DPRD Kabupaten Sukabumi Setujui Raperda APBD 2027 dan Penyempurnaan Perubahan APBD 2026
Dana Bagi Hasil Provinsi Turun Rp7,4 Miliar, DPRD Sukabumi Dorong Anggaran Fokus pada Kebutuhan Warga
Budi Azhar Minta Gubernur Jabar Segera Terbitkan Juklak Layanan Rumah Sakit Tanpa BPJS
Budi Azhar Minta Gubernur Segera Terbitkan Juklak Layanan Rumah Sakit Tanpa BPJS
Hadiri Jampang Ngabhuana 3, Ketua DPRD Sukabumi Apresiasi Pelestarian Budaya Lokal

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:52 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Perubahan SOTK, Penguatan Urusan Pertanahan Jadi Sorotan

Rabu, 14 Oktober 2026 - 19:48 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Perubahan Susunan Perangkat Daerah, Tujuh Fraksi Sampaikan Pandangan

Rabu, 14 Oktober 2026 - 16:20 WIB

KDM Sebut Warga Bisa Berobat Gratis Tanpa BPJS, DPRD Sukabumi Soroti Juknis Rumah Sakit

Selasa, 13 Oktober 2026 - 16:38 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Setujui Raperda APBD 2027 dan Penyempurnaan Perubahan APBD 2026

Selasa, 13 Oktober 2026 - 16:23 WIB

Dana Bagi Hasil Provinsi Turun Rp7,4 Miliar, DPRD Sukabumi Dorong Anggaran Fokus pada Kebutuhan Warga

Berita Terbaru