Bupati Asep Japar Tegaskan Fokus APBD 2026 pada Agroindustri, Pariwisata, dan Pelayanan Publik

- Admin

Selasa, 30 September 2025 - 20:10 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

☕ Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
Traktir Kopi

Bupati Sukabumi sampaikan nota pengantar Raperda APBD 2026 dalam paripurna DPRD. | FB/Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Bupati Sukabumi sampaikan nota pengantar Raperda APBD 2026 dalam paripurna DPRD. | FB/Pemerintah Kabupaten Sukabumi

FORUM SUKABUMI – Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Sukabumi, Selasa (30/9/2025).

Dalam paparannya, Bupati menegaskan bahwa penyusunan Raperda APBD 2026 berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat. Fokus utama tetap diarahkan untuk merespons dinamika ekonomi, mendukung pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Penyusunan anggaran tahun depan kami arahkan agar mampu menjawab tantangan pembangunan, memperkuat ketahanan ekonomi, dan meningkatkan pelayanan publik secara optimal,” ungkap Bupati.

Ia menjelaskan bahwa arah pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2026 mengusung tema Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata. Tema tersebut dinilai selaras dengan arah pembangunan provinsi dan nasional.

Menurut Bupati, sektor agroindustri dan pariwisata akan menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden dalam nota keuangan APBN 2026, yang menekankan pemanfaatan anggaran secara ketat agar program berdampak langsung pada masyarakat.

Pemkab Sukabumi, lanjutnya, akan memfokuskan belanja daerah pada pelayanan dasar, belanja wajib (mandatory spending), dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program tambahan akan diprioritaskan setelah kebutuhan pokok publik terpenuhi.

Bupati berharap APBD 2026 dapat berfungsi sebagai instrumen efektif untuk mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat fondasi ekonomi daerah berbasis potensi unggulan lokal.***

Berita Terkait

DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Perubahan SOTK, Penguatan Urusan Pertanahan Jadi Sorotan
DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Perubahan Susunan Perangkat Daerah, Tujuh Fraksi Sampaikan Pandangan
KDM Sebut Warga Bisa Berobat Gratis Tanpa BPJS, DPRD Sukabumi Soroti Juknis Rumah Sakit
DPRD Kabupaten Sukabumi Setujui Raperda APBD 2027 dan Penyempurnaan Perubahan APBD 2026
Dana Bagi Hasil Provinsi Turun Rp7,4 Miliar, DPRD Sukabumi Dorong Anggaran Fokus pada Kebutuhan Warga
Budi Azhar Minta Gubernur Jabar Segera Terbitkan Juklak Layanan Rumah Sakit Tanpa BPJS
Budi Azhar Minta Gubernur Segera Terbitkan Juklak Layanan Rumah Sakit Tanpa BPJS
Hadiri Jampang Ngabhuana 3, Ketua DPRD Sukabumi Apresiasi Pelestarian Budaya Lokal

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:52 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Perubahan SOTK, Penguatan Urusan Pertanahan Jadi Sorotan

Rabu, 14 Oktober 2026 - 19:48 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Perubahan Susunan Perangkat Daerah, Tujuh Fraksi Sampaikan Pandangan

Selasa, 13 Oktober 2026 - 16:38 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Setujui Raperda APBD 2027 dan Penyempurnaan Perubahan APBD 2026

Selasa, 13 Oktober 2026 - 16:23 WIB

Dana Bagi Hasil Provinsi Turun Rp7,4 Miliar, DPRD Sukabumi Dorong Anggaran Fokus pada Kebutuhan Warga

Senin, 12 Oktober 2026 - 16:27 WIB

Budi Azhar Minta Gubernur Jabar Segera Terbitkan Juklak Layanan Rumah Sakit Tanpa BPJS

Berita Terbaru