FORUM SUKABUMI – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, menyoroti pesan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai ancaman hibrida, disrupsi teknologi, dan potensi bencana dalam peringatan HUT ke-81 TNI.
Menurut Hamzah, pesan tersebut relevan dengan kondisi Kabupaten Sukabumi yang memiliki wilayah geografis luas serta menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan kebencanaan. Ia menilai ketahanan daerah tidak cukup hanya dilihat dari aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga perlu diperkuat melalui pembangunan infrastruktur, penataan ruang, pengelolaan sumber daya air, perlindungan lingkungan, serta kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat.
“Pesan Panglima TNI ini sangat relevan dengan kondisi daerah. Ancaman hari ini tidak selalu datang dalam bentuk konflik bersenjata. Ada ancaman bencana, gangguan infrastruktur, persoalan lingkungan, disrupsi teknologi, sampai ancaman di ruang informasi,” ujar Hamzah, Senin (5/10/2026).
Ia menegaskan, ketahanan nasional harus dibangun mulai dari tingkat daerah. Infrastruktur yang tidak memadai, tata ruang yang tidak terkendali, kerusakan lingkungan, hingga gangguan komunikasi dapat berdampak langsung terhadap keselamatan dan kehidupan masyarakat.
“Ketahanan itu harus dibangun dari bawah. Daerah harus punya infrastruktur yang kuat, tata ruang yang tertib, sumber daya air yang terkelola, lingkungan yang terjaga, serta sistem komunikasi yang mampu mendukung masyarakat dan pemerintah ketika menghadapi situasi darurat,” tegasnya.
Pesan tersebut sejalan dengan amanat Panglima TNI dalam peringatan HUT ke-81 TNI yang menyoroti kompleksitas lingkungan strategis akibat dinamika geopolitik, perkembangan teknologi, dan ancaman hibrida. Dalam konteks tersebut, TNI juga didorong memperkuat budaya PRIMA, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
Hamzah menilai nilai-nilai PRIMA juga dapat diterapkan dalam membangun kolaborasi lintas sektor di Kabupaten Sukabumi, terutama untuk memperkuat kesiapan daerah menghadapi berbagai risiko.
Sebagai Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, ia menyoroti keterkaitan sektor-sektor yang menjadi ruang lingkup komisinya dengan ketahanan wilayah. Sektor tersebut mencakup perhubungan, komunikasi dan persandian, tata ruang, pekerjaan umum, sumber daya air, perumahan dan kebersihan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertambangan, energi, lingkungan hidup, pemadam kebakaran, hingga kehutanan, khususnya hutan konservasi.
“Ini bukan sektor yang berdiri sendiri. Jalan berkaitan dengan mobilitas, tata ruang berkaitan dengan keselamatan, sumber daya air berkaitan dengan ketahanan pangan dan bencana, lingkungan berkaitan dengan keberlanjutan, sementara komunikasi dan teknologi berkaitan dengan bagaimana pemerintah merespons perubahan zaman,” jelasnya.
Hamzah menilai penguatan ketahanan daerah membutuhkan pola kerja terintegrasi antara pemerintah daerah, DPRD, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemadam kebakaran, dan seluruh unsur masyarakat.
Menurutnya, koordinasi lintas instansi harus diwujudkan melalui pembagian peran yang jelas serta langkah penanganan yang terukur, bukan sekadar menjadi slogan pembangunan.
“Kalau kita berbicara tentang ketahanan daerah, tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri. TNI tidak bisa sendiri, Polri tidak bisa sendiri, DPRD juga tidak bisa sendiri. Semua harus berada dalam satu orkestrasi kebijakan yang jelas dan terukur,” katanya.
Mitigasi Bencana Harus Dimulai Sebelum Kejadian
Hamzah juga menyoroti potensi bencana sebagai salah satu tantangan serius yang perlu diantisipasi di Kabupaten Sukabumi, terutama saat memasuki musim hujan.
Ia menekankan bahwa kesiapsiagaan harus dibangun sebelum bencana terjadi melalui perencanaan mitigasi, penyediaan sarana pendukung, serta koordinasi antarinstansi.
“Jangan sampai kita baru bergerak ketika bencana sudah terjadi. Infrastruktur harus disiapkan, jalur evakuasi harus jelas, komunikasi harus berjalan, peralatan harus tersedia dan koordinasi antarinstansi harus sudah siap. Prinsipnya adalah mitigasi dan kesiapsiagaan,” tegasnya.
Selain kesiapsiagaan bencana, pembangunan infrastruktur juga dinilai perlu mempertimbangkan ketahanan wilayah dan keberlanjutan. Pembangunan jalan, jembatan, drainase, irigasi, serta pengelolaan sumber daya air harus memperhitungkan risiko bencana agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
“Setiap pembangunan harus punya perspektif ketahanan. Jangan hanya berpikir selesai dibangun, tetapi harus dipikirkan apakah infrastrukturnya mampu menghadapi risiko bencana, apakah manfaatnya berkelanjutan dan apakah benar-benar memperkuat kehidupan masyarakat,” ungkapnya.
Ketahanan Informasi dan Teknologi Perlu Diperkuat
Di sisi lain, perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi juga menjadi perhatian Hamzah. Menurutnya, pemanfaatan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan literasi masyarakat dan kemampuan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat.
Ia menilai sistem komunikasi yang andal sangat dibutuhkan, terutama ketika terjadi keadaan darurat yang memerlukan penyampaian informasi secara cepat kepada masyarakat.
“Teknologi harus kita manfaatkan untuk memperkuat pelayanan dan pembangunan, tetapi kita juga harus sadar ada risiko di dalamnya. Pemerintah harus adaptif, masyarakat harus semakin cerdas menerima informasi, dan sistem komunikasi pemerintah harus mampu memberikan informasi yang cepat, akurat dan dapat dipercaya,” katanya.
Hamzah menambahkan, tema HUT ke-81 TNI, “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, memiliki makna strategis bagi pembangunan daerah.
Menurutnya, semangat kebersamaan antara TNI dan rakyat perlu diwujudkan melalui kolaborasi nyata dalam menjaga keselamatan masyarakat, memperkuat infrastruktur, melindungi lingkungan, dan mengantisipasi berbagai ancaman di wilayah.
“Makna TNI bersama rakyat itu harus kita implementasikan dalam kerja nyata. Ketika ada bencana, kita bersama. Ketika membangun infrastruktur, kita bersinergi. Ketika menjaga lingkungan dan sumber daya alam, kita bergerak bersama. Karena pada akhirnya yang ingin kita jaga adalah masyarakat dan masa depan daerah,” tandasnya.***
Komentar