FORUM SUKABUMI – Penurunan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdampak terhadap kemampuan fiskal Kabupaten Sukabumi. Menyikapi kondisi tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah mendorong penyesuaian belanja agar anggaran tetap difokuskan pada program prioritas yang dibutuhkan masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menjelaskan bahwa penurunan anggaran tersebut bukan disebabkan oleh berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan turunnya dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
“Penurunan kita itu bukan dari PAD yang berasal dari kita, tetapi ada penurunan dana bagi hasil dari provinsi. Nah, sehingga berimplikasi terhadap penurunan APBD kita. Itu hampir Rp7,4 miliar,” kata Budi, Selasa (13/10/2026).
Menurut Budi, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu lebih cermat dalam menentukan alokasi belanja. Program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat harus tetap menjadi perhatian di tengah keterbatasan anggaran.
Hal itu disampaikan dalam rangkaian rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi yang membahas tiga agenda utama, yakni kesepakatan bersama atas penyempurnaan Raperda Perubahan APBD hasil evaluasi gubernur, kesepakatan Rancangan APBD 2027, serta penyampaian nota pengantar Bupati Sukabumi mengenai perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Budi menjelaskan, kesepakatan Perubahan APBD telah ditandatangani bersama Bupati Sukabumi. Sementara itu, Rancangan APBD 2027 yang telah disepakati akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi sebelum memasuki tahapan berikutnya.
“Kesepakatan Perubahan APBD telah ditandatangani bersama Bupati Sukabumi. Sementara itu, Rancangan APBD 2027 yang telah disepakati akan disampaikan untuk dievaluasi Gubernur Jawa Barat sebelum memasuki tahapan berikutnya,” katanya.
Selain membahas anggaran, DPRD Kabupaten Sukabumi juga bersiap menindaklanjuti perubahan SOTK sesuai kebutuhan organisasi pemerintahan. Agenda selanjutnya dijadwalkan berupa penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar bupati.
Sementara itu, Bupati Sukabumi, Asep Japar, menegaskan bahwa penurunan anggaran tidak boleh mengurangi optimisme pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.
Ia menilai penyesuaian belanja menjadi langkah yang perlu dilakukan dengan mengalihkan kegiatan yang kurang prioritas ke program yang lebih mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Asep menyebut sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur jalan tetap menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan belanja daerah.
“Walaupun dalam APBD perubahan kita bukannya bertambah, malah berkurang dari sebelumnya, saya berharap pemerintah tetap optimistis dan bisa merealokasi kegiatan yang memang kurang prioritas menjadi kegiatan yang prioritas,” ujar Asep.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran yang tersedia melalui penentuan skala prioritas yang tepat. Dengan demikian, penurunan dana bagi hasil dari provinsi tidak menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat maupun pelaksanaan program pembangunan yang mendesak.***
Komentar